ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah mesti melibatkan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) di membuat kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki adalah mitra dan tidak keliru diajak berbicara pada merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran sebab mereka dan benar-benar hapal keadaan pada lapangan, mulai daripada pergi hingga hingga dalam luar negeri, papar mahfud di jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan tersebut dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi yang bertajuk mendorong kebijakan pemerintah ke arah iklim upaya-upaya dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya memesan pjtki menjadi pihak dari proses pelayanan dan perlindungan kepada kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh karena itu, kata dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan usaha serta akses yang luas bagi keterlibatan pjtki melalui objek wisata memperbaiki nilai sistem untuk pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan serta latihan, perlindungan dalam di luar negeri, sampai melalui pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar dijadikan mitra di semua proses kebijakan, bukan dijadikan objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai bahwa selama ini kualitas kebijakan-kebijakan pemerintah tenntang penempatan serta perlindungan kepada pekerja migran baru belum maksimal sehingga baru belum dapat diaplikasikan di penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan tersebut dia beritahukan sebagai tanggapan atas keluhan dari pihak apjati yang menyimpan bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki sebagai mitra pada membeli kebijakan, padahal pjtki adalah bagian dan paling berperan pada lapangan selama menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan pada pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami yang menjadi pelaksana dalam lapangan. seharusnya kami adalah partner pemerintah, papar sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan dan menggandeng pjtki untuk partner pemerintah. jangan kalau ada kesuksesan serta prestasi pemerintah yang menerima, namun apabila banyak masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa bagian pjtki sebenarnya kerap berhasil menyelesaikan urusan-urusan kaum pekerja migran di luar negeri, tergolong persentasi hukum melalui pendekatan informal, dimana cara tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan langkah dan ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah di luar negeri sehingga cenderung besar supaya melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji pada apjati untuk menungkapkan masukan tersebut terhadap pemerintah untuk dilaksanakan pembicaraan guna menciptakan kebijakan dan dapat mendorong iklim upaya-upaya yang kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, setelah berbagai masukan ini aku beritahukan kepada pemerintah, kta akan membahas dulu untuk menggunakan mengetahui apakah telah sesuai ataupun baru ada dan mesti diperbaiki, ujar mahfud.